WONOSOBO – Pada Senin, 2 November 2026, tim Karya Jurnalis Nusantara (KJN) turun langsung untuk menelusuri operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jogoyitnan, Kabupaten Wonosobo. Ada tiga hal utama yang menjadi sorotan dalam penelusuran tersebut, yakni penanganan limbah, penerapan standar dapur, dan kejelasan pemakaian gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang kini dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan informasi awal yang dikumpulkan, SPPG ini sudah berjalan sejak 31 Maret 2026 dengan melibatkan sekitar 40 pekerja. Jumlah penerima manfaatnya disebut-sebut mencapai 1.905 orang, dengan rincian 1.585 siswa SMK Negeri 2 Wonosobo, 198 ibu hamil, dan 122 orang dari kelompok sasaran 3B. Data tersebut masih perlu disandingkan dengan administrasi resmi agar valid.
Rangkaian kegiatan di dapur dimulai pada malam hari. Sekitar pukul 21.00 WIB, bahan makanan mulai dipersiapkan, lalu proses memasak dilakukan pada pukul 02.00-02.30 WIB. Pendistribusian makanan kemudian dilakukan pukul 06.30 hingga 09.30 WIB dengan armada box L300 dan minibus Wuling. Pasokan air bersih berasal dari jaringan PDAM.
Terkait pengelolaan sampah, pengangkutan disebut dilakukan oleh BUMDes tiga kali setiap pekan. Namun, untuk limbah cair, KJN menilai masih diperlukan keterangan teknis yang lebih detail, terutama mengenai kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), alur pengolahannya, dan pemenuhan terhadap standar lingkungan.
*Alih Fungsi Gedung BLK Perlu Dokumen*
Di luar persoalan limbah, status gedung BLK yang berubah fungsi menjadi dapur SPPG juga belum sepenuhnya terang. KJN menilai publik berhak mengetahui asal pembangunan gedung, status kepemilikan aset, dokumen kerja sama yang mendasarinya, serta landasan hukum perubahan fungsi tersebut.

Dalam konfirmasi via WhatsApp, Gus Sidqi menjelaskan bahwa gedung BLK Yayasan Alharomain Nusantara dibangun tahun 2019 melalui program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di bidang teknologi informasi.
Menurutnya, kerja sama Kemnaker dengan yayasan berlangsung selama dua tahun. Setelah masa kerja sama itu berakhir, yayasan sebagai penerima disebut memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan gedung sesuai kebutuhan, mulai dari pelatihan, asrama santri, perkantoran, hingga aktivitas lain.
Ia juga menyampaikan, sejak 2023 pemanfaatan gedung sudah dapat diubah oleh yayasan. Ketika program MBG mulai berjalan pada 2025, pihak yayasan menilai penggunaan gedung sebagai dapur SPPG lebih besar manfaatnya sekaligus sejalan dengan program pemerintah. Karena itu, sejak 2026 gedung tersebut dipakai untuk operasional SPPG.
Penjelasan tersebut menjadi bahan penting dalam pemberitaan. Namun, KJN berpandangan keterangan lisan saja belum cukup. Diperlukan dokumen pendukung seperti perjanjian kerja sama (PKS), bukti status aset, dan ketentuan perubahan fungsi bangunan agar tidak terjadi salah tafsir soal pemakaian fasilitas hasil program pemerintah.
*KJN Minta BGN Turun Tangan*
KJN juga menyoroti keberadaan tenaga ahli gizi, Tety Hestiani, dan tenaga akuntansi, Amanda, dalam jajaran pengelola SPPG. Peran keduanya dalam pengawasan gizi, standar operasional, dan tertib administrasi dinilai perlu dipastikan berjalan sesuai aturan.
KJN menegaskan, penelusuran ini bukan untuk menuduh atau menyimpulkan adanya pelanggaran. Ini merupakan bagian dari tugas pers sebagai kontrol sosial untuk mendorong pengelolaan program pemerintah yang terbuka, profesional, dan akuntabel.
KJN berharap pengelola SPPG Jogoyitnan, Yayasan Alharomain Nusantara, dan Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memberikan keterangan secara terbuka terkait kondisi IPAL, kelayakan fasilitas dapur, status aset gedung BLK, serta dokumen dasar pemanfaatannya.
Sebab, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah porsi yang dibagikan, tetapi juga oleh keamanan pangan, kualitas gizi, dan kebersihan.
Tidak ada komentar